Awal tahun 2026 menjadi pengingat bahwa bencana bukan hanya persoalan alam. Saat hujan ekstrem memicu banjir di berbagai wilayah, muncul ancaman lain yang tak selalu terlihat: meningkatnya risiko kejahatan di tengah situasi darurat. Rumah yang ditinggalkan, pengungsian yang padat, dan distribusi bantuan yang masif menciptakan ruang rawan yang harus diantisipasi sejak awal.

Bagi masyarakat, bencana berarti bertahan. Namun bagi negara, bencana adalah ujian kehadiran, seberapa cepat melindungi, seberapa kuat menjaga, dan seberapa siap mencegah risiko baru yang muncul bersamaan. Karena itu, penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari pengamanan.

Di sinilah peran Polri menjadi krusial: memastikan keselamatan warga, sekaligus menutup celah kejahatan yang kerap muncul saat situasi darurat.

Bencana Terbesar di 2026

Banjir menjadi bencana paling dominan di awal 2026. Curah hujan ekstrem yang berlangsung berhari-hari menyebabkan genangan meluas, merendam permukiman, jalur transportasi, dan pusat aktivitas warga.

Dampak nyata di lapangan:

• Ribuan warga mengungsi
• Rumah ditinggalkan dalam waktu lama
• Akses jalan terputus
• Aktivitas ekonomi dan layanan publik terganggu

Selain banjir, sejumlah bencana lain juga harus diantisipasi sepanjang 2026:

• Tanah longsor di wilayah perbukitan dan daerah rawan jenuh air
• Angin puting beliung yang merusak permukiman padat
• Gelombang tinggi dan rob di wilayah pesisir
• Kebakaran lahan dan hutan saat musim kemarau

Setiap jenis bencana membawa risiko lanjutan, termasuk risiko keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kejahatan yang Perlu Diantisipasi

Situasi darurat sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Ketika pengawasan melemah dan masyarakat fokus menyelamatkan diri, ancaman kriminal meningkat.

Jenis kejahatan yang rawan terjadi saat bencana antara lain:

• Pencurian dan penjarahan rumah kosong yang ditinggalkan warga
• Penipuan berkedok bantuan bencana atau relawan palsu
• Kejahatan terhadap kelompok rentan di pengungsian (perempuan, anak, lansia, difabel)
• Pencurian logistik bantuan dan konflik distribusi

Karena itu, pengamanan menjadi bagian tak terpisahkan dari penanganan bencana.

Polri Hadir di Lokasi Bencana

Dalam situasi darurat, Polri hadir sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat. Kehadiran ini bukan hanya simbolik, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan:

• Patroli dan penjagaan rumah warga serta wilayah terdampak
• Pengamanan posko pengungsian dan distribusi bantuan
• Pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi
• Pengawalan tim SAR dan respons cepat terhadap laporan warga

Komitmen ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa cuaca ekstrem merupakan tantangan nyata bagi keselamatan publik. 

“Cuaca ekstrem merupakan salah satu tantangan yang dampaknya paling nyata terhadap keselamatan masyarakat, sehingga kesiapsiagaan dan respons cepat aparat menjadi kunci perlindungan publik,” kata Kapolri  Dalam artikel “Kapolri Paparkan Tantangan 10 Tahun ke Depan: Cuaca Ekstrem hingga Dampak AI” (DetikNews, 30 Desember 2025), Kapolri menyampaikan:

Arahan ini menjadi dasar penguatan pengamanan Polri di wilayah terdampak bencana sepanjang awal 2026.

Siaga Bencana

Situasi 2026 menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya fokus pada alam, tetapi juga pada risiko sosial. Bencana membuka ruang kerawanan yang harus ditutup dengan kehadiran negara.

Benang merah dari seluruh rangkaian ini menunjukkan:

• Bencana dan kejahatan saling berkaitan
• Perlindungan kelompok rentan adalah prioritas
• Pengamanan adalah bagian dari kemanusiaan
• Respons cepat mencegah krisis lanjutan

Karena itu, siaga bencana harus selalu berjalan beriringan dengan siaga kejahatan.

Catatan Akhir

Bencana tak pernah datang sendirian. Ia membawa dampak berlapis yang menuntut kesiapan negara di semua lini.

Di tengah banjir, longsor, dan cuaca ekstrem, rasa aman masyarakat menjadi kebutuhan yang sama pentingnya dengan bantuan logistik.

Tahun 2026 menjadi penegasan bahwa melindungi warga berarti hadir bukan hanya saat air naik, tetapi juga saat risiko kejahatan mengintai.

Tentang Pusiknas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). 

Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri, dan berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas, yang berfungsi mendukung kinerja Polri di bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta menyediakan  pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri.

Seluruh kegiatan Pusiknas diarahkan untuk mendukung terwujudnya Polri yang PRESISI: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan.

--- Pusiknas Bareskrim Polri, Valid dan Tepercaya ---

Infografis