SEPANJANG Januari 2026, kasus penganiayaan masih menjadi salah satu kejahatan konvensional yang menonjol di berbagai wilayah Indonesia. Data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat ribuan laporan masuk ke kepolisian, menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah tren tersebut, salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Kota Tangerang, ketika Polres Metro Tangerang Kota menetapkan seorang tokoh masyarakat sebagai tersangka dugaan penganiayaan.

Polisi Mendapat Laporan

Kasus di Tangerang tersebut bermula dari sebuah kegiatan keagamaan yang digelar di kawasan Cipondoh. Dari sinilah rangkaian dugaan tindak kekerasan dilaporkan kepada kepolisian dan kemudian diproses secara hukum. Polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap tokoh masyarakat itu pada Rabu, 4 Februari 2026.

Peristiwa terjadi pada Minggu, 21 September 2025, saat tokoh masyarakat tersebut, Bahar bin Smith, hadir sebagai penceramah dalam sebuah acara di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang.

Seorang anggota Banser mendatangi lokasi acara dengan maksud bersalaman. Namun, ia diadang oleh sekelompok orang dan dibawa ke sebuah ruangan. Di tempat itulah korban diduga mengalami kekerasan fisik hingga mengalami luka-luka.

Korban kemudian melapor ke Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Proses penyelidikan berlanjut hingga akhirnya penyidik menetapkan tersangka.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menjelaskan, penetapan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 30 Januari 2026.

“Penetapan tersangka pun dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara,” kata AKBP Awaludin dikutip dari artikel di laman Antara yang berjudul Polisi Tetapkan Bahar bin Smith Tersangka Penganiayaan.

Penanganan laporan itu kemudian berlanjut ke tahap penyidikan hingga penetapan tersangka. Secara hukum, penganiayaan memang termasuk perbuatan pidana yang memiliki konsekuensi sanksi tegas.

Pelaku Penganiayaan dalam KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penganiayaan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan keselamatan seseorang. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada Januari 2026.

Secara umum, KUHP mengatur beberapa bentuk penganiayaan dengan tingkat sanksi berbeda, mulai dari kekerasan fisik ringan hingga penganiayaan berat yang dilakukan secara bersama-sama atau mengakibatkan luka serius.

Beberapa ketentuan yang mengatur perbuatan tersebut antara lain:

• Pasal 245 tentang penganiayaan
• Pasal 449 tentang kekerasan secara terang-terangan dan penganiayaan berat
• Pasal 466 tentang penganiayaan

Ancaman pidana meningkat seiring beratnya akibat yang ditimbulkan. Dalam kondisi tertentu, seperti penganiayaan yang direncanakan dan menyebabkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dikenai hukuman maksimal penjara hingga 15 tahun.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penegakan hukum terhadap setiap kasus penganiayaan yang dilaporkan, baik yang terjadi secara individual maupun yang tercatat sebagai tren nasional.

Data Pusiknas: Tren Kasus Penganiayaan Meningkat

Secara nasional, penganiayaan masih menjadi salah satu jenis kejahatan konvensional yang cukup menonjol.

Data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat, sepanjang Januari 2026 terdapat 4.342 laporan penganiayaan yang diterima kepolisian di seluruh Indonesia. Setiap laporan langsung ditindaklanjuti oleh satuan wilayah melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Lima polda dengan jumlah laporan terbanyak yaitu:

• Sumatra Utara: 501 kasus
• Sulawesi Selatan: 422 kasus
• Jawa Barat: 302 kasus
• Sulawesi Utara: 291 kasus
• Metro Jaya: 283 kasus

Secara keseluruhan:

• 4.552 orang tercatat sebagai terlapor
• 4.501 orang tercatat sebagai korban

Dibandingkan Januari 2025, terlihat adanya peningkatan:

• Laporan naik 6,4% (dari 4.090 kasus)
• Terlapor naik 4,11% (dari 4.372 orang)
• Korban naik 19,45% (dari 3.768 orang)

Kenaikan ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan kewaspadaan bersama, baik dari aparat maupun masyarakat.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan serta peran aktif masyarakat untuk mencegah kekerasan sejak dini.

Kenali Tanda-tanda Penganiayaan dan Laporkan

Penganiayaan kerap terjadi tiba-tiba, tetapi sebenarnya banyak tanda awal yang bisa dikenali. Kepekaan lingkungan sekitar sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih berat.

Beberapa indikator yang patut diwaspadai antara lain:

• Luka fisik mencurigakan seperti memar, lebam, atau bekas pukulan
• Ancaman, intimidasi, atau tindakan kasar secara verbal
• Korban terlihat ketakutan, tertekan, atau enggan berbicara
• Adanya kerumunan atau tindakan main hakim sendiri
• Perampasan kebebasan, seperti ditahan atau dibawa paksa ke suatu tempat

Jika menemukan atau mengalami indikasi tersebut, masyarakat diimbau:

• Segera mencari pertolongan
• Mendokumentasikan bukti bila memungkinkan
• Melapor ke kantor polisi terdekat atau layanan pengaduan resmi

Pelaporan cepat dapat mencegah kekerasan berulang sekaligus membantu penegakan hukum berjalan efektif. Dengan mengenali tanda-tanda awal dan berani melapor, masyarakat dapat membantu mencegah dampak yang lebih luas sekaligus mempercepat proses perlindungan korban.

Catatan Akhir

Penganiayaan bukan hanya persoalan antara pelaku dan korban, melainkan masalah keamanan sosial yang berdampak luas. Setiap tindakan kekerasan merusak rasa aman masyarakat dan dapat memicu konflik yang lebih besar apabila dibiarkan.

Karena itu, penegakan hukum yang tegas perlu dibarengi dengan partisipasi publik. Kesadaran untuk melapor, keberanian mencegah kekerasan, serta kepedulian terhadap sesama menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Negara hadir melalui aparat penegak hukum, tetapi perlindungan nyata lahir dari kepedulian bersama.

Tentang Pusiknas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). 

Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri, dan berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas, yang berfungsi mendukung kinerja Polri di bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta menyediakan  pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri.

Seluruh kegiatan Pusiknas diarahkan untuk mendukung terwujudnya Polri yang PRESISI: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan.

--- Pusiknas Bareskrim Polri, Valid dan Tepercaya ---

Infografis