TANTANGAN Polri makin berat. Salah satunya menghadapi dinamika kompleks menyongsong Pemilu 2024. Namun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo optimistis kepolisian mampu menaklukkan tantangan itu. Sebab, Polwan akan hadir dengan karakter yang khas.

“Saya kira di sinilah nanti peran dari rekan-rekan Polwan, dengan karakter yang memiliki kekhususan ini akan sangat cocok, bisa mendorong upaya cooling system kita bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya untuk tugas-tugas lain yang kita hadapi,” ujar Kapolri dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-75 Polwan Republik Indonesia di Aula Bareskrim Polri, Kamis 14 September 2023.

Karakter khusus itu, lanjut Kapolri, sangat dibutuhkan kepolisian saat menangani sejumlah kasus. Misalnya kasus kekerasan anak dan perempuan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kapolri menilai Indonesia harus punya organisasi khusus untuk menangani korban kekerasan yang didominasi perempuan dan anak-anak.

Kapolri mengatakan, dalam rapat terbatas di Istana Negara beberapa waktu lalu, ia mengajukan pembentukan organisasi khusus yaitu Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kapolri menyampaikan langsung usulan itu kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Tuhan mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Bapak Presiden langsung setuju. Sekarang sedang diproses,” lanjut Kapolri dalam acara bertema ‘Polri Presisi untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju’.

Kapolri berharap direktorat baru itu menjadi wadah bagi Polwan untuk mengabdikan diri kepada negara. Karena dua organisasi itu akan lebih banyak melibatkan Polwan RI, mulai dari tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Sehingga jenjang karier khusus di tingkat operasional menjadi ruang baru untuk Polwan bertugas lebih profesional dan menjawab tuntutan zaman.

Selain itu, keberadaan Polwan dianggap dapat memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan. Anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan jadi bisa lebih terbuka pada Polwan. Sebab, Polwan lebih terbuka dan lebih bisa menangani hal-hal yang sensitif.

Untuk itu, Kapolri mengungkapkan rekrutmen Polwan pada 2023 lebih banyak ketimbang 2022, bahkan dua kali lipat. Pada 2022, Polri merekrut 866 Polwan mulai dari akademi kepolisian hingga Bintara. Di 2023, jumlah polwan yang direkrut sebanyak 1.562 orang.

Kapolri mengakui peran Polwan sangat penting untuk Indonesia dan Polri. Lantaran itu, Polri mengingatkan Polwan untuk meningkatkan karakter yang unggul dan kualitas diri. Caranya bisa dengan mengikuti sekolah di luar negeri, mendapatkan bimbingan dari senior, hingga mengikuti pendidikan khusus lain.

Peningkatan kualitas diri dibutuhkan Polwan untuk mengabdi kepada negara. Apalagi, saat ini, pangkat tertinggi yang diduduki anggota aktif Polwan adalah Brigadir Jenderal (Brigjen). Sementara Polwan yang berpangkat Inspektorat Jenderal (Irjen) rata-rata sudah purnawirawan. Sehingga peluang Polwan untuk mencapai jenjang karier dan pangkat tertinggi lebih terbuka luas.

“Jadi tolong Pak As SDM, dipikirkan. Paling enggak sebelum saya pensiun, ada Polwan yang jadi Kapolda,” pinta Kapolri.

Jabatan Kapolda ditempati oleh anggota polisi yang berpangkat Irjen. Kapolda membawahi Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resor (Polres).

Kapolri optimistis Polwan mampu mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satu contoh kasusnya adalah dalam sebuah bencana, Polwan lebih bisa melakukan kegiatan trauma healing atau pemulihan trauma para korban. Pendekatan yang dilakukan Polwan lebih mudah menyentuh masyarakat ketimbang polisi laki-laki.

Dalam acara itu, Ketua Panitia Peringatan HUT ke-75 Polwan RI Kombes Pol Kus Sri Wahyuni mengatakan ada 12 rangkaian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan itu berkolaborasi dengan TNI, Bhayangkari, dan stakeholder terkait.

“Acara syukuran menjadi puncak peringatan HUT ke-75 Polwan RI,” ujar Kombes Pol Kus Sri.

Kombes Pol Kus Sri juga mengungkapkan Polwan telah mencapai prestasi luar biasa dalam berbagai bidang seperti operasional, pembinaan, pendidikan, dan sosial. Saat ini, ada 4 Irjen Polwan yang telah memasuki masa pensiun. Sebanyak 3 Polwan berpangkat Brigjen masih aktif bertugas. Lalu ada pula 103 Kasat Fungsional Operasional, 5 DIR/ Wadir Fungsi Operasional Tertentu, 14 Kabid Polda, 1 Kabag Penum Divhumas Polri, 9 Kapolres/ Kapolresta, 21 Wakapolres, 124 Kapolsek, dan 31 Wakapolsek.

Tentang Polwan RI

Sejarah kehadiran Polwan RI bermula setelah beberapa istri anggota polisi membantu tugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Lalu inisiatif pun muncul untuk melibatkan perempuan dalam aktivitas kepolisian secara aktif.

Pada 1 September 1948, enam perempuan pilihan mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan inspektur polisi bersama 44 siswa laki-laki di SPN Bukittinggi, Sumatra Barat. Enam orang itu yaitu Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Dahniar Sukotjo, Djasmainar, dan Rosnalia Taher. Catatan mengenai enam perempuan hebat itu terukir di Monumen Polwan di Bukittinggi.

Zaman terus berjalan, tugas Polwan bukan lagi hanya berurusan dengan perempuan dan anak.

Peran Polwan meluas hingga ke tugas kepolisian lain, termasuk turut aktif menciptakan perdamaian dunia.

Kelahiran Polwan merupakan wujud pemenuhan hak perempuan dan anak di muka hukum. Seiring waktu berjalan, peran Polwan berkembang. Tidak lagi sebatas menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Peran itu kemudian meluas hingga tugas kepolisian lainnya, seperti turut aktif menciptakan perdamaian dunia.

“Polwan RI ada bukan sekadar untuk anak dan wanita. Tapi Polwan RI ada untuk berkarya bagi bangsa dan negara.”

Sebagai informasi, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri serta berlandaskan regulasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas untuk mendukung kinerja Polri khususnya bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri dalam rangka mewujudkan Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

--- Pusiknas Bareskrim Polri, Valid dan Tepercaya ---

Infografis