MASYARAKAT Indonesia perlu berhati-hati dengan kemungkinan bencana alam yang dapat terjadi di musim hujan maupun kemarau. Data dari kepolisian menunjukkan jumlah kejadian bencana alam meningkat dari 2021 ke 2022.

Data yang didapat dari SOPS DORS Polri menunjukkan pada 2022 sebanyak 2.242 kejadian. Jumlah tersebut meningkat hingga 91,44 persen dari jumlah bencana pada 2021, yaitu 1.192 kejadian. Sementara data SOPS DORS yang didapat mulai 1 Januari hingga 20 Februari 2023 menunjukkan 585 kejadian bencana alam terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Polri pun bersiaga untuk menangani bencana alam. Kesiagaan dilakukan hingga ke tingkat Polsek atau kecamatan. Kesiapsiagaan itu disebut dengan Operasi Aman Nusa II yang berjalan selama setahun.

“Operasi ini berjalan selama setahun untuk menghadapi bencana alam dan nonalam tahun 2023,” ujar Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol Agung Setya Imam Effendy dikutip dari artikel berjudul Polri Siaga Hadapi Bencana Alam di Tahun 2023 diunggah di www.antaranews.com.

Satuan bertugas melakukan evakuasi korban, menyalurkan bantuan, memberikan layanan kesehatan, hingga menjaga keamanan selama kondisi tanggap darurat. Kesiagaan ini juga bekerja sama dengan pemerintah setempat.

Sejak 2019, kebakaran menjadi bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu sebanyak 2.260 kejadian. Sementara tanah longsor dan angin puting beliung menjadi bencana kedua serta ketiga yang paling banyak terjadi.

Namun pada 2023, yang baru berjalan kurang dari dua bulan, tanah longsor menjadi bencana dengan jumlah paling banyak terjadi. Sedangkan di posisi kedua yaitu angin puting beliung, dan di posisi ketiga yaitu kebakaran.

Lebih sejuta warga terdampak

Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata 434 bencana terjadi sejak pergantian tahun. Sebanyak 30 orang meninggal dalam bencana. Sedangkan jumlah warga yang terdampak sebanyak 1.096.644 orang.

Bencana alam juga mengakibatkan 185.285 rumah rusak dan terendam. Kerusakan juga terjadi pada 53 fasilitas publik dan perkantoran. Bahkan puluhan jembatan rusak dan mengakibatkan akses transportasi putus. Berbeda dari data kepolisian, BNPB mencatat banjir menjadi bencana paling sering terjadi selama kurang dari 2 bulan terakhir.

Sebagai informasi, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri serta berlandaskan regulasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas untuk mendukung kinerja Polri khususnya bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri dalam rangka mewujudkan Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

--- Pusiknas Bareskrim Polri, Valid dan Tepercaya ---

Infografis