POLDA Jawa Tengah menindak 120.296 pengendara yang melanggar lalu lintas sejak 1 Januari 2024 sampai 14 Mei 2024. Jumlah tersebut menetapkan Polda Jawa Tengah sebagai polda dengan jumlah penindakan terbanyak terhadap pelanggar lalu lintas.

Data itu didapat dari aplikasi ETLE Korlantas Polri yang diakses pada Senin, 20 Mei 2024. Data menunjukkan pelanggar paling banyak berasal dari kalangan yang bekerja di Jawa Tengah sebagai karyawan swasta yaitu 9.955 orang. Sementara jenis kendaraan yang paling banyak terlibat dalam pelanggaran lalu lintas yaitu sepeda motor, sebanyak 109.568 unit.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan jenis pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan yaitu pengendara sepeda motor tak mengenakan helm berlogo standar nasional Indonesia (SNI) dan pengemudi mobil tak menggunakan sabuk pengaman. Hal itu disampaikan Kombes Pol Satake Bayu terkait pelaksanaan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi pada Maret 2024.

Kombes Satake menegaskan pengendara harus meningkatkan keselamatan dengan cara mematuhi aturan dan etika berlalu lintas. Pengendara juga harus menumbuhkan toleransi kepada sesama pengguna jalan, baik itu pengendara sepeda motor, pesepeda, penarik becak, pengemudi mobil, hingga pejalan kaki.

“Patuhi aturan lalu lintas serta tumbuhkan etika berkendara serta hormati pengguna jalan yang lain,” ujar Kombes Pol Satake dikutip dari artikel berjudul Gelar Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024, Polda Jateng Tilang 18.076 Pelanggar diunggah di laman www.jatengaja.com pada 13 Maret 2024.

Lebih 100 Ribu Orang Melanggar Lalu Lintas

Korlantas Polri menindak 564.838 pelanggar lalu lintas sejak awal tahun 2024 hingga 14 Mei 2024. Data Korlantas menunjukkan tren fluktuatif pada jumlah pelanggaran lalu lintas. Jumlah penindakan paling banyak dilakukan pada Maret 2024 yaitu 162.397 kasus.

Korlantas Polri menerapkan dua cara saat ada pengendara melanggar lalu lintas. Yaitu tilang manual dan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tilang manual akan mempertemukan pengendara yang melanggar lalu lintas dengan polisi yang bertugas di lapangan. Polisi akan memberikan surat tilang. Petugas juga menahan surat izin mengemudi (SIM) atau surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Sementara itu, Polri menerapkan ETLE sejak 2018. Polri menempatkan kamera pemantau berteknologi canggih di sejumlah ruas jalan dan juga di jalur tol. Sehingga, pengendara yang melanggar lalu lintas terekam oleh kamera ETLE.

Gambar dari kamera menjadi bukti pelanggaran lalu lintas. Petugas akan mengirimkan pesan singkat ke nomor kontak pengendara yang melanggar lalu lintas baik dalam bentuk SMS, email, atau WhatsApp (yang tidak dalam bentuk format APK). Polri juga akan mengirimkan surat tilang ke rumah pelanggar.

Secara mandiri, pengendara dapat memastikan pernah melanggar lalu lintas dengan cara mengakses situs web https://etle-pmj.info. Siapkan pelat nomor, nomor mesin, dan nomor rangka kendaraan. Bila pengendara tidak pernah melanggar lalu lintas, website tersebut akan memunculkan kalimat ‘No data available’ atau data tidak ditemukan.

Bila pernah melakukan pelanggaran, data akan keluar. Data mencantumkan catatan waktu, lokasi, status pelanggaran, dan tipe kendaraan yang melanggar lalu lintas.

Pelanggar yang mendapat bukti pelanggaran diwajibkan membayar denda sesuai dengan data yang tercantum. Pembayaran denda dapat dilakukan dengan cara online paling lambat 15 hari setelah pelanggaran. Pelanggar membayar denda tilang ke BRI baik dengan cara mendatangi teller, ATM, mobile banking, internet banking, EDC, ataupun bank lain. Bila telah membayar denda sebelum masa 15 hari, pelanggar tak perlu lagi datang ke sidang di pengadilan.

Sebagai informasi, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri serta berlandaskan regulasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas untuk mendukung kinerja Polri khususnya bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri dalam rangka mewujudkan Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

--- Pusiknas Bareskrim Polri, Valid dan Tepercaya ---

Infografis