Artikel

PERDAGANGAN orang menjadi salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian khusus Presiden RI Joko Widodo. Presiden memerintahkan langkah cepat dan tegas untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Presiden juga memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menumpaskan TPPO dengan cara menindak tegas pihak yang mendukung tindak pidana tersebut di Tanah Air. Hingga artikel ini ditulis, Jumat 4 Agustus 2023, perburuan pelaku TPPO masih terus berlanjut.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan TPPO yang dibentuk Kapolri terus melakukan tugasnya. Beberapa tugas yaitu memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia. Setelah mendapat hasil penyelidikan dan penyidikan dari Satgas, Polri memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Polri juga menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan transparan serta akurat melalui media.

Dalam video conference pada Senin 5 Juni 2023, Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda turut membuat Satgas di daerah masing-masing. Kapolri memerintahkan Kapolda menindak tegas pelaku TPPO serta memberikan sanksi pada anggota yang tidak dapat mengungkap kasus.

“Mereka akan diproses secara hukum dan dicopot dari jabatannya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana ini,” tegas Kapolri.

Jumlah penindakan meningkat

Data yang tercatat pada EMP Pusiknas Bareskrim Polri menyatakan kepolisian menindak 10 kasus perdagangan manusia hanya dalam waktu empat hari. Sejak tanggal 1 hingga 4 Agustus, empat Polda melaporkan penindakan terhadap kasus perdagangan orang. Polda Kalimantan Timur mencatat 4 kasus. Sementara Polda Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah masing-masing mencatat 2 kasus. Data tersebut didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 4 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, sejak awal 2023, Polri menindak 758 perkara terkait perdagangan orang atau human trafficking. Jumlah penindakan paling banyak yaitu Juni 2023. Sedangkan jumlah terlapor sebanyak 687 orang dan 673 orang menjadi korban TPPO.