MENUTUP akhir tahun, refleksi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian penting dalam membaca dinamika sosial yang terjadi. Data laporan kepolisian menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan (curat), tindak pidana narkoba, dan penganiayaan merupakan tiga jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan sepanjang tahun 2025.

Lebih dari sekadar angka, data tersebut mencerminkan tingkat kerentanan sosial, pola kejahatan yang berulang, serta tantangan penegakan hukum yang masih dihadapi. Karena itu, refleksi akhir tahun menjadi momentum strategis untuk menilai efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kejahatan, sekaligus merumuskan arah penguatan kebijakan ke depan.

Tiga Kejahatan Paling Banyak Dilaporkan

Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 414.812 kasus kejahatan dilaporkan dari seluruh wilayah Indonesia mulai Januari sampai 24 Desember 2025. Tiga kejahatan itu yaitu:

• 1.     pencurian dengan pemberatan (48.531 kasus), turun 6,7 persen dari jumlah laporan di 2024
• 2.     narkoba (47.040 kasus), naik 7,6 persen dari jumlah laporan di 2024
• 3.     penganiayaan (45.165 kasus), turun 7,06 persen dari jumlah laporan di 2024.

Dari tiga kejahatan tersebut, kasus narkoba yang mengalami tren naik dari jumlah laporan di 2024, yaitu sebesar 7,6 persen. Pada 2024, jumlah laporan kejahatan narkoba yaitu 43.696 kasus.

Pusiknas juga membuat statistik data polda dengan jumlah laporan kejahatan paling banyak. Paling tinggi yaitu Polda Metro Jaya dengan 62.842 kasus. Polda Kalimantan Utara paling sedikit menerima laporan yaitu 1.367 kasus.

Refleksi Akhir Tahun atas Pola Kejahatan dan Penegakan Hukum

Data kejahatan sepanjang tahun menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum di Indonesia masih bersifat berlapis dan saling berkaitan. Refleksi akhir tahun ini memperlihatkan setidaknya tiga catatan utama yang perlu menjadi perhatian bersama:

• •Kejahatan konvensional masih mendominasi laporan masyarakat.

Pencurian dengan pemberatan dan penganiayaan menempati posisi teratas dalam laporan kejahatan, menunjukkan bahwa persoalan rasa aman di lingkungan dan ruang publik masih menjadi pekerjaan rumah utama. Pola kejahatan yang berulang mengindikasikan perlunya penguatan upaya pencegahan, tidak hanya penindakan.

• •Kejahatan narkoba menunjukkan tren peningkatan.

Naiknya jumlah laporan kasus narkoba mencerminkan tantangan ganda: bertahannya peredaran narkotika di tengah masyarakat, sekaligus meningkatnya intensitas pengungkapan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan narkoba memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan lintas sektor.

• •Penegakan hukum membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Efektivitas penanganan perkara sangat bergantung pada kualitas laporan dan ketersediaan bukti kejahatan. Pelaporan yang cepat, disertai bukti yang terjaga dengan baik, menjadi faktor kunci agar data kejahatan dapat ditindaklanjuti secara optimal dan tidak berhenti sebagai catatan statistik semata.

Pesan di Balik Data

Di balik tingginya jumlah laporan kejahatan, terdapat peran penting masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum, salah satunya melalui pelaporan yang tepat dan bertanggung jawab. Melaporkan tindak pidana bukan hanya hak warga negara, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masyarakat yang menemukan, mengetahui, atau mengalami tindak pidana diimbau untuk segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui saluran pelaporan resmi yang tersedia.

Pelaporan yang dilakukan sedini mungkin akan membantu aparat kepolisian dalam melakukan penanganan awal, pengumpulan informasi, serta mencegah potensi kejahatan lanjutan.

Salah satu hal krusial dalam proses pelaporan adalah penyimpanan dan pengamanan bukti kejahatan. Bukti memiliki peran sentral dalam menguatkan laporan dan mempercepat proses penyelidikan. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk:

• •menyimpan barang bukti fisik yang berkaitan langsung dengan kejadian,
• •mendokumentasikan kejadian melalui foto atau video, bila memungkinkan,
• •menyimpan rekaman percakapan, pesan, atau transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana,
• •mencatat secara rinci waktu, lokasi, dan kronologi kejadian, serta
• •menghindari mengubah, merusak, atau menyebarkan bukti sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian.

Pelaporan yang disertai bukti yang memadai tidak hanya memperkuat posisi pelapor, tetapi juga membantu kepolisian dalam menelusuri pelaku dan mengungkap jaringan kejahatan secara lebih efektif. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan menjaga bukti, data kejahatan tidak sekadar menjadi catatan statistik, melainkan pijakan nyata dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih optimal.

Catatan Akhir

Data kepolisian pada akhir tahun memberikan gambaran penting tentang pola kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, makna data tersebut akan semakin kuat apabila diiringi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab, serta didukung oleh bukti yang memadai. Pelaporan yang tepat menjadi fondasi penting dalam memperkuat proses penegakan hukum.

Ke depan, tantangan penanganan kejahatan tidak hanya terletak pada aspek penindakan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga dan mengamankan bukti kejahatan. Dengan sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, data kejahatan tidak berhenti sebagai catatan statistik, melainkan menjadi dasar perumusan kebijakan keamanan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Tentang Pusiknas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas).

Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri, dan berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas, yang berfungsi mendukung kinerja Polri di bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta menyediakan  pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri.

Seluruh kegiatan Pusiknas diarahkan untuk mendukung terwujudnya Polri yang PRESISI: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan.

--- Pusiknas Bareskrim Polri, Valid dan Tepercaya ---

Infografis