MASYARAKAT perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan singkat atau short message service (SMS) yang mengatasnamakan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, kepolisian menerima laporan terkait SMS blast phising dengan modus e-tilang palsu yang mengarahkan korban ke tautan berbahaya.

Modus ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga mencatut nama lembaga negara. Kejaksaan Agung bahkan turut melaporkan kasus ini karena institusinya dipakai sebagai alat meyakinkan korban. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan siber terus berevolusi: rapi, masif, dan memanfaatkan kepercayaan publik terhadap simbol negara.

Kapolri Ungkap Kasus SMS Blast Phising

Kapolri mengungkap bahwa kasus SMS phising e-tilang menjadi salah satu perkara menonjol yang saat ini ditangani polisi siber. Dalam pengungkapan tersebut, aparat menetapkan tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam penyebaran pesan palsu dan pengelolaan sistem penipuan.

“Ada 11 link phising dan 5 MSISDN (nomor seluler) dengan mengatasnamakan e-tilang Kejaksaan. Selanjutnya kita juga menemukan kasus serupa di Polda Sulawesi Tengah. Pada saat kita amankan, ternyata korban menjelaskan bahwa menerima SMS blast berisi link phising yang masuk dalam web e-tilang palsu,” jelas Kapolri dalam artikel yang dimuat di website Tribratanews dengan judul Kapolri: 3 Orang Jadi Tersangka di Kasus SMS blast phising e-tilang,

Modus operandi yang digunakan terbilang sederhana, namun efektif:

• · Pelaku mengirim SMS massal yang menyerupai pemberitahuan resmi e-tilang.
• · Pesan disertai tautan yang mengarahkan korban ke situs tiruan.
• · Korban diminta memasukkan data pribadi atau perbankan.
• · Data tersebut kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pelaku.

Kasus ini memperlihatkan bahwa kejahatan digital tak selalu canggih, tetapi sangat bergantung pada kelengahan korban.

Data Pusiknas: Dari Laporan ke Penindakan

Kepolisian menempatkan kejahatan SMS phising sebagai bagian dari tindak pidana penipuan yang menjadi prioritas penanganan. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat, sepanjang 1–27 Januari 2026, Polri menerima 3.076 laporan penipuan, baik yang dilakukan secara langsung (offline) maupun melalui media elektronik.

Sebaran laporan tertinggi terkonsentrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas digital masif, yakni:

• · Polda Metro Jaya: 912 laporan
• · Polda Sumatra Utara: 269 laporan
• · Polda Jawa Timur: 261 laporan
• · Polda Sulawesi Selatan: 229 laporan
• · Polda Jawa Barat: 212 laporan

Selain laporan, kepolisian juga mencatat 3.382 orang terlapor yang telah masuk dalam proses penindakan. Berdasarkan kategori pekerjaan, terlapor terbanyak berasal dari:

• · Karyawan swasta: 999 orang
• · Pelajar dan mahasiswa: 88 orang
• · Aparatur sipil negara (PNS): 76 orang

Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2025, Pusiknas mencatat 3.126 kasus penipuan dengan 3.413 terlapor. Artinya, terjadi penurunan 1,59 persen pada jumlah kasus dan 0,9 persen pada jumlah terlapor.

Penurunan laporan dan jumlah terlapor tidak dapat dilihat semata sebagai berkurangnya kejahatan, tetapi juga sebagai indikasi efektivitas penindakan kepolisian. Penanganan yang lebih cepat, pemetaan pola kejahatan digital, serta pengungkapan jaringan pelaku membuat ruang gerak penipu semakin menyempit.

Dalam kasus SMS phising e-tilang, data ini menunjukkan bahwa polisi tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif menindak, menelusuri jejak digital, dan memutus mata rantai kejahatan. Dengan sistem pencatatan Pusiknas, setiap laporan kini menjadi dasar operasional untuk penindakan yang lebih terarah, bukan sekadar angka statistik.

Kenali dan Laporkan SMS Bermuatan Penipuan

Banyak korban SMS phising tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target kejahatan digital. Pesan-pesan ini dirancang menyerupai komunikasi resmi agar terlihat meyakinkan dan menimbulkan rasa takut. Dalam situasi tertekan, siapa pun bisa lengah. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa kehati-hatian adalah bentuk perlindungan diri.

Agar tidak menjadi korban, masyarakat perlu mengenali ciri-ciri SMS phising:

• ·       Mengatasnamakan lembaga resmi (Kejaksaan, Polri, pengadilan, bank)
• ·       Mengandung nada mendesak (ancaman denda, blokir, atau sanksi hukum)
• ·       Menyertakan tautan mencurigakan
• ·       Menggunakan nomor pribadi atau nomor asing, bukan kanal resmi.

Saat menerima pesan semacam ini, berhenti sejenak, tarik napas, dan jangan langsung bereaksi. Tidak ada lembaga resmi yang mengirim sanksi hukum melalui SMS dengan tautan.

Jika menerima pesan semacam ini, langkah yang disarankan:

• ·       Jangan klik tautan apa pun
• ·       Jangan memasukkan data pribadi atau perbankan
• ·       Simpan bukti pesan
• ·       Laporkan ke kepolisian atau kanal pengaduan siber resmi.

Setiap laporan memiliki arti penting. Bagi kepolisian, laporan masyarakat adalah pintu awal untuk melacak pola kejahatan dan melindungi calon korban berikutnya.

Jerat Hukum Pelaku Penipuan

Kejahatan phising memang berbasis teknologi, namun jerat hukumnya dapat ditarik dari hukum lama maupun hukum baru, ditambah undang-undang khusus.

Berdasarkan KUHP yang lama, pelaku phising dapat dijerat dengan:

• · Pasal 378 KUHP tentang penipuan

Menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

• · Pasal 362 KUHP tentang pencurian

Jika terbukti mengambil data atau aset korban secara melawan hukum.

Berdasarkan KUHP baru (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku pada Januari 2026), penipuan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap harta kekayaan, dengan pendekatan yang lebih luas:

• · Perbuatan menyesatkan yang menimbulkan kerugian tetap dapat dipidana.
• · Relevan untuk kejahatan berbasis digital yang berdampak ekonomi.

Adapun perbandingan jerat hukum KUHP lama dengan KUHP baru terkait kasus penipuan yaitu:

• · KUHP lama: menjerat penipuan sebagai kejahatan konvensional.
• · KUHP baru: memperluas konteks penipuan termasuk dalam ekosistem digital.
• · UU ITE (pelengkap penting): mengatur penyebaran informasi elektronik menyesatkan dan manipulasi data.

Dengan kombinasi ini, aparat dapat menjerat pelaku secara berlapis: pidana umum dan pidana siber.

Catatan Akhir

Kasus SMS phising e-tilang palsu menjadi pengingat bahwa kejahatan digital tidak selalu terlihat berbahaya di permukaan, tetapi dampaknya nyata. Di tengah transformasi layanan publik ke ruang digital, kewaspadaan masyarakat menjadi benteng pertama perlindungan.

Hukum terus menyesuaikan diri, tetapi kesadaran publik tetap menjadi kunci. Setiap laporan bukan sekadar aduan, melainkan bagian dari upaya kolektif memutus rantai penipuan digital.

Tentang Pusiknas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). 

Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri, dan berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas, yang berfungsi mendukung kinerja Polri di bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta menyediakan  pelayanan data kriminal baik internal dan eksternal Polri.

Seluruh kegiatan Pusiknas diarahkan untuk mendukung terwujudnya Polri yang PRESISI: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan.

--- Pusiknas Bareskrim Polri, Valid dan Tepercaya ---

Infografis